Posisinya sebagai calon reformis diyakinkan oleh dukungan dua mantan presiden Iran, yakni Akbar Hashemi Rafsanjani dan Muhammad Khatami. Berikut, rakyat Iran sudah sumpek dengan 8 tahun kepemimpinan Mahmud Ahmadinejad yang konservatif, yang membawa Iran ke situasi ekonomi-politik yang sangat sulit. Kebijakan luar negerinya, yang tentunya merupakan kepanjangan tangan politik dalam negeri, membuat Iran secara politik makin terisolasi dan secara ekonomi makin terpuruk.
Inflasi Iran meningkat hingga lebih dari 20 persen, nilai tukar riyal Iran jatuh, dan pengangguran meningkat tajam, setelah AS dan sekutu Baratnya menjatuhkan sanksi ekonomi berupa penghentian kerja sama perbankan dan impor minyak Iran, hingga negara itu kehilangan 20 persen ekspor minyak, yang merupakan pendapatan utama (80 persen) negara itu.
Ahmadinejad, yang tadinya disambut gembira ketika memenangi pemilihan presiden periode pertama pada 2005 — menggantikan Muhammad Khatami yang tidak bisa mengikuti pemilihan presiden setelah berkuasa dua periode – karena kehidupannya yang sangat sederhana dan menjanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Iran, ternyata membawa mimpi buruk.
Tindakan pertama yang dilakukan adalah mencabut segel yang dipasang oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada tahun 2005 di situs-situs reaktor nuklir Iran sebagai hasil negosiasi Iran dan IAEA untuk menghindari konfrontasi dengan negara-negara Arab, Barat-Israel. Hasil negosiasi itu, yang menghindari Iran dari sanksi ekonomi militer Barat-Israel, merupakan buah tangan Rouhani.
Tindakan menghidupkan kembali proses pengayaan nuklir Iran hingga 20 persen, yang diduga Barat sebagai upaya rezim Iran membuat senjata nuklir, semakin menciptakan ketegangan, malah memperburuk hubungan Iran dan Barat. Kalau bukan karena pencegahan AS, mungkin Israel telah menyerang situs-situs nuklir Iran.
Teheran mengatakan program nuklir Iran itu bertujuan damai untuk meningkatkan daya listrik Iran dan riset di bidang kedokteran dan pertanian, yang memang merupakan hak Iran sebagai negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
Tetapi ketidaktransparansi Iran dalam menjelaskan kepada IAEA mengenai program nuklirnya menambah kecurigaan IAEA hingga menambah kecurigaan dan kecemasan Barat dan Israel. Arab Saudi malah, sebagaimana diungkapkan Wikileaks, mendorong AS agar menyerang Iran dengan biaya perang ditanggung Arab Saudi.
Keterlibatan Iran dalam krisis Suriah dengan membantu senjata dan personel militer dalam memerangi kelompok oposisi Suriah, serta dukungannya pada Hizbullah Lebanon yang militan, Hamas yang memisahkan diri dari Fatah, dan khususnya warga Syiah Bahrain yang menghadapi Arab Spring semakin menjengkelkan Arab Saudi dan anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) lainnya serta AS. Karena Bahrain merupakan pangkalan militer satu-satunya AS di Teluk Persia yang strategis itu.
Pernyataan berulang-ulang oleh Ahmadinejad bahwa holocaust atau pembunuhan massal orang Yahudi di Eropa (sebanyak 6 juta jiwa) oleh NAZI Jerman dalam Peranmg Dunia II sebagai mitos belaka mengagetkan Uni Eropa dan AS.
Kebijakan-kebijakan Ahmadinejad untuk konsolidasi konservatif di dalam negeri justru berbuah sebaliknya. Iran semakin dijauhi komunitas internasional dan menciptakan perpecahan di dalam negeri antara kubu konservatif dan reformis. Pada pemilihan presiden tahun 2009, jutaan warga Iran turun ke jalan memprotes hasil pemilu yang diumumkan pemerintah di mana Ahmadinejad dinyatakan menang untuk kedua kalinya.
Mantan ketua parlemen Iran Mehdi Karubi dan mantan perdana menteri Iran di era Khomeini, Mir Mohsen Musavi, menyatakan Dewan Garda yang menyelenggarakan pemilu melakukan kecurangan. Hassan Rouhani termasuk tokoh yang memprotes hasil pemilu itu. Beruntung ia tidak ditahan sebagaimana Karubi dan Musavi yang hingga hari ini masih dikenai tahanan rumah.
Tak heran, segera setelah pemerintah mengumumkan Rouhani sebagai pemenang pemilu dengan suara sedikit lebih besar dari 50 persen, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang, jutaan rakyat Iran kembali turun ke jalan. Tapi kali ini bukan memprotes hasil pemilu melainkan merayakan kemenangan Rouhani.
Ulama cerdas yang menguasai lima bahasa Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, dan Arab dan pernah menduduki berbagai lembaga strategis negara.
Bagaimanapun, setelah dilantik pada 3 Agutus, ia akan segera menghadapi masalah-masalah besar dan strategis yang ditinggalkan Ahmadinejad.
Perbaikan ekonomi Iran, yang dijanjikan Rouhani, belum tentu dapat direalisir tanpa mengubah kebijakan luar negeri yang dilakukan Ahmadinejad. Bisakah ia menjawab harapan Barat-Israel dan Arab untuk membekukan program nuklir Iran seperti yang dilakukannya pada tahun 2005 setelah berunding dengan Jerman, Perancis, dan Inggris?
Setidaknya ia bisa membangun kepercayaan pada musuh-musuh negaranya bahwa mereka tak perlu khawatir karena program nuklir Iran benar-benar bertujuan damai dengan cara meyakinkan IAEA. Hal ini tidak mudah karena program nuklir Iran telah menjadi konsensus nasional.
Sikap lunak Iran terhadap isu ini dikhawatirkan akan member indikasi lemahnya Iran. Pada 2005 ketika ia melakukan itu, kritik dilancarkan kepadanya. Tapi kalau ia tak mampu membuat terobosan yang memuaskan Barat sehingga sanksi bisa dicabut, ia tak akan bisa mewujudkan harapan warga Iran yang telah memilihnya.
Isu lain adalah krisis Suriah. Bisakah pemerintahan Rouhani menarik dukungannnya terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad sebagaimana yang diharapkan negara-negara Arab dan Barat? Perang saudara Suriah bernuansa perang sektarian antara kaum Sunni yang jadi pemberontak dan rezim Bashar al-Assad yang didominasi kaum Syiah Alawiyah.
Iran ngotot mendukung rezim Assad yang telah menyebabkan kematian lebih dari 90 ribu orang dan menciptakan lebih dari satu juta pengungsi Suriah karena Suriah merupakan satu-satunya sekutu Arabnya yang paling setia. Selain itu, secara geostrategis, Suriah sangat penting bagi pengaruh Iran di Timur Tengah.
Negara ini bertetangga dengan Israel, Lebanon, dan Irak sehingga menjadi ujung tombak menghadapi Israel. Hilangnya Suriah dari pengaruh Iran akan menyebabkan Hizbullah di Lebanon dan Hamas menjadi lemah dan bisa menganggu stabilitas Irak, tetangga Iran, yang kini diperintah kaum Syiah yang bersekutu dengan Iran.
Perubahan yang terlalu radikal atas dua isu di atas mungkin akan ditentang Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang konservatif. Isu lain, apakah Rouhani bersedia membiarkan media-media reformis dihidupkan kembali? Pada tahun 1999, ketika warga Iran turun ke jalan menentang penutupan puluhan media reformis, Rouhani – yang ketika itu duduk di Dewan Pertahanan Iran – ikut menumpas demonstrasi itu. Para pendukungnya tentunya berharap Rouhani kini membiarkan berjamurnya media-media reformis.
Politik détente terhadap tetangga Arabnya di Teluk, sebagaimana dilakukan Khatami dulu — juga harus dilakukan untuk meredakan ketegangan di kawasan strategis itu. Tapi itu berarti rezim Rouhani harus menarik dukungannya terhadap warga Syiah di Bahrain yang menuntut perubahan di negara yang diperintah minoritas Sunni.
Bila Rouhani mampu melakukan terobosan-terobosan yang diterima musuh-musuhnya di kawasan dan Barat pimpinan AS, sehingga berujung pada pencabutan sanksi dan Iran keluar dari isolasi internasional akan kembali berjaya di panggung internasional mengingat posisi strategisnya di kawasan itu.
Bila sebaliknya, di mana ia tak bisa mewujudkan harapan mayoritas warga Iran yang mendukungnya karena dicekal Khamenei yang menguasai seluruh organ penting negara, Iran akan semakin terpuruk secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang saja ratusan kaum terdidik Iran setiap bulan keluar dari negaranya menuju negara-negara maju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.*
*Olwh: Smith Al-haddar, pengamat dunia Timur Tengah.
http://www.an-najah.net/
0 komentar:
Posting Komentar