Pada kesempatan itu Forum Rohaniwan Se-Jabodetabek, yang antara lain terdiri dari perwakilan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP),
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Komunitas Syiah, serta Jamaah Ahmadiyah menolak tindakan intoleransi yang berkembang belakangan ini. Mereka meminta agar Pimpinan MPR mendesak pemerintah pusat dan daerah agar lebih tegas menegakkan UU, terutama menyangkut masalah kebebasan beragama,
Pernyatan penolakan atas tindakan intoleransi, itu antara lain disampaikan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) pdt. Dr. andreas Ananguru Yewangoe. Menurutnya, Kebhinekaan adalah sesuatu yang niscaya bagi bangsa Indonesia. Karena itu upaya-upaya menjaga kerukunan harus dilakukan secara terus menerus.
“Apalagi seperti saat sekarang, di mana kerukunan dan kebhinekaan, tengah digoyang oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu,” paparnya.
Sedangkan Romo Suprapto dari KWI meminta pimpinan MPR agar lebih pro aktif memperjuangkan kebebasan beragama, sesuai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pimpinan MPR juga diminta mendorong pemerintah pusat dan daerah agar berlaku adil kepada seluruh pemeluk agama.
“Tanpa harus mempertimbangkan, apakah agama itu besar atau kecil,” katanya.
Sementara itu Emilia Renita dari kalangan Syiah juga menyampaikan aspirasinya kepada MPR.
“Kami hidup berdampingan dengan yang lain selama ini, tapi akhir-akhir ini hidup kami dicemari, kami sedih kalau kami diberlakukan secara tidak adil dari pemerintah, paling tidak kami dibiarkan mendapat perlakuan tidak adil dari kelompok-kelompok intoleran,” ujar istri tokoh Syiah, Jalaluddin Rakhmat itu.
Menjawab pertanyaan dan harapan dari para tamunya, Ketua MPR berjanji bakal menyampaikan tuntutan tersebut pada saat berlangsungnya pertemuan para pimpinan lembaga Negara. Ketua MPR berharap segala perbedaan yang muncul, bisa diselesaikan secara musyawarah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
http://islampos.com/
Ibnu Mu'min
0 komentar:
Posting Komentar